Cari Formasi CPNS

Seleksi CASN 2026 belum memiliki jadwal resmi. Periode umum terakhir yang dibuka adalah CASN 2024.

Status jadwal diverifikasi 15 Agustus 2026 · Sumber: SSCASN BKN

5.214

Formasi

19.040

Kebutuhan

222

Instansi

Menampilkan 3321–3340 dari 5.214 formasi

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumSekretariat Jenderal

Tentang Data Formasi

5.214 formasi dari 222 instansi, periode CASN 2024 — seleksi CASN umum terakhir yang dibuka. Dipakai sebagai referensi untuk memilih target latihan; buat akun untuk menyimpan hingga 3 formasi sebagai target dan melihat prediksi peringkat persaingan Anda.

Selalu cek SSCASN BKN untuk pengumuman resmi — hindari jadwal yang beredar tanpa sumber resmi.

Cari Formasi CPNS — Jabatan, Instansi, dan Kualifikasi | tryoutCASN.id