Cari Formasi CPNS

Seleksi CASN 2026 belum memiliki jadwal resmi. Periode umum terakhir yang dibuka adalah CASN 2024.

Status jadwal diverifikasi 15 Agustus 2026 · Sumber: SSCASN BKN

5.214

Formasi

19.040

Kebutuhan

222

Instansi

Menampilkan 61–80 dari 5.214 formasi

Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumKantor Regional XIII BKN Banda Aceh

Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumKantor Regional VII BKN Palembang

Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 3 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumKantor Regional X BKN Denpasar

Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 2 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumKantor Regional VI BKN Medan

Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 2 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumKantor Regional XI BKN Manado

Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumKantor Regional I BKN Yogyakarta

Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 2 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumKantor Regional V BKN Jakarta

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM

Instansi PusatDisabilitasDeputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 2 kebutuhan S-1 HUKUM

Instansi PusatUmumKantor Regional V BKN Jakarta

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM

Instansi PusatUmumKantor Regional XII BKN Pekanbaru

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM

Instansi PusatUmumKantor Regional XI BKN Manado

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM

Instansi PusatUmumKantor Regional VII BKN Palembang

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM

Instansi PusatUmumKantor Regional X BKN Denpasar

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kepegawaian Negara

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM

Instansi PusatUmumDeputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Analis Hukum Ahli Pertama

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM

Instansi PusatDisabilitasBKKBN Pusat

Analis Hukum Ahli Pertama

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM

Instansi PusatUmumBKKBN Pusat

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara

Tentang Data Formasi

5.214 formasi dari 222 instansi, periode CASN 2024 — seleksi CASN umum terakhir yang dibuka. Dipakai sebagai referensi untuk memilih target latihan; buat akun untuk menyimpan hingga 3 formasi sebagai target dan melihat prediksi peringkat persaingan Anda.

Selalu cek SSCASN BKN untuk pengumuman resmi — hindari jadwal yang beredar tanpa sumber resmi.

Cari Formasi CPNS — Jabatan, Instansi, dan Kualifikasi | tryoutCASN.id