Cari Formasi CPNS

Seleksi CASN 2026 belum memiliki jadwal resmi. Periode umum terakhir yang dibuka adalah CASN 2024.

Status jadwal diverifikasi 15 Agustus 2026 · Sumber: SSCASN BKN

5.214

Formasi

19.040

Kebutuhan

222

Instansi

Menampilkan 81–100 dari 5.214 formasi

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Riau

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Lampung

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Papua

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan S-1 HUKUM / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatPutra/Putri DaerahBKKBN Pusat

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 2 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumBKKBN Pusat

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DKI Jakarta 1 kebutuhan D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Instansi PusatUmumPerwakilan BKKBN Provinsi Aceh

Tentang Data Formasi

5.214 formasi dari 222 instansi, periode CASN 2024 — seleksi CASN umum terakhir yang dibuka. Dipakai sebagai referensi untuk memilih target latihan; buat akun untuk menyimpan hingga 3 formasi sebagai target dan melihat prediksi peringkat persaingan Anda.

Selalu cek SSCASN BKN untuk pengumuman resmi — hindari jadwal yang beredar tanpa sumber resmi.

Cari Formasi CPNS — Jabatan, Instansi, dan Kualifikasi | tryoutCASN.id